Jumat, 1 Juli 2022 | 21:39 WIB

Hadapi Covid-19 yang Masih Eksis, OJK Mutasi Pegawai

BACA JUGA

ads-custom-1

FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah penyegaran pegawai agar dapat mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19. Seiring penanganan krisis kesehatan yang berdampak ke perekonomian, OJK bahu membahu dengan pemerintah, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sesuai kewenangan, OJK melanjutkan langkah-langkah yang bersifat extraordinary. Tapi tetap memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian secara terukur. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengingatkan seluruh pegawai untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Dari business as usual menjadi tindakan kreativitas untuk mendapatkan terobosan (out of the box) dari aspek kebijakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan dimaksud. Hal itu agar kontribusi OJK dalam penanganan dalam aspek ekonomi pada era adaptasi new normal menjadi lebih efektif.

OJK tengah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi lanjutan mengenai jangka waktu restrukturisasi. Batas minimal pemberian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya pertumbuhan ekonomi.

Sebelum ini OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diawali dengan relaksasi restrukturisasi kredit. Sampai 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit secara keseluruhan di industri perbankan sebesar Rp 740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM. Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp 317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur.

Sementara restrukturisasi pembiayaan di perusahaan pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restrukturisasi sebesar Rp 133,84 triliun. Dengan 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan.

Pejabat OJK pekan lalu adalah Dewi Astuti sebagai Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1 A. Lalu Nur Sigit Warsidi sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 B dan Mochlasin sebagai Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB. Kemudian Arif Safarudin Suharto sebagai Kepala Grup Data dan Statistik Terintegrasi, Bambang Hermanto sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung dan Rony Ukurta Barus sebagai Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. (eko)

ads-custom-1
sidebar

BERITA TERBARU

header

POPULER