FinTechnesia.com | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara.
Wimboh menegaskan, perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional di masa recovery. “OJK mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan,” katanya, Senin (21/12).
Partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang fokus pada tiga hal. Pertama, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Berupa akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.
Kedua, transformasi digital dalam mendorong UMKM untuk go dgital dan berorientasi ekspor. Kolaborasi antara UMKM dengan ekosistem digital ekonomi dan keuangan juga didorong, salah satunya melalui marketplace UMKM-MU.
OJK mengembangkan security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan Non-UMKM. Platform ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang unbankable mendapatkan pembiayaan Juga memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (start-up) untuk berinvestasi.
Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Terutama yang sulit dijangkau. Tingkat inklusi keuangan belum merata. Aebab akses keuangan di perkotaan (83,6%) masih lebih tinggi daripada di pedesaan (68,5%).
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengawasi 54 bank umum, 135 bank perkreditan rakyat dan syariah (BPR/BPRS), 17 perusahaan sekuritas, satu kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 perusahaan asuransi, dua dana pensiun, dua perusahaan penjaminan, satu Pegadaian, 53 perusahaan pembiayaan, dan satu modal ventura.
Wimboh mengatakan sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga (NPL:3.15%), Permodalan yang tinggi (CAR:23,7%), tingkat likuiditas yang masih memadai dengan didukung dana pihak ketiga yang tumbuh tinggi (12,12% yoy). Meskipun kredit masih terkontraksi (-0,47%yoy).
Saat ini total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp 934,8 triliun dari sekitar 7,5 juta debitur di perbankan, Rp 182,3 triliun di perusahaan pembiayaan dari 4,9 juta kontrak, Rp 26,4 miliar di lembaga keuangan mikro termasuk Rp 4,5 miliar dibank wakaf mikro.
Penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total sebesar Rp 64,5 triliub, telah tersalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp198,8 triliun di Bank Himbara. Lalu Rp 24,92 triliun di bank pembangunam daerah (BPD) dan Rp5,89 triliun di bank syariah.
Sementara penghimpunan DPK tercatat Rp110,21 tiriliun. Turun 4,33% yoy,. Namun secara nominal mengalami peningkatan setiap bulannya. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99% yoy menjadi Rp 93,01 triliun. (yof)