FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Privatisasi sudah memberikan persetujuan holding ultra mikro. Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menjadi holding. Dengan anggota Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Terkait hal tersebut, sejumlah karyawan dan pekerja PT Pegadaian dalam serikat pekerja (SP), mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para karyawan tak setuju dengan rencana holdingisasi Pegadaian dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain.
Ketua Umum SP Pegadaian, Ketut Suhardiono menyebut, rencana akuisisi lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat khususnya rakyat kecil.
Surat terbuka ini merupakan kelanjutan dari aksi penolakan karyawan dan pekerja Pegadaian di seluruh Indonesia atas inisiatif holdingisasi. “Rencana akusisi mengancam keberadaan Pegadaian. Melihat fungsi sosial, sistem kerja dan manfaat bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain khususnya perbankan,” tegas Ketut Suhardiono, Ketua Umum SP Pegadaian, pekan lalu. (mrz)