FinTechnesia.com | Kamis (22/7), Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara online. Rapat itu untuk mendapat persetujuan rights issue atau Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan holding ultra mikro.
Direktur Utama BRI, Sunarso mengungkapkan, pterus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan untuk menjadi Champion of Financial Inclusion.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi & UKM, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha ultra mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal.
“Dengan menjangkau potensi ultra mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” ujar Sunarso, Kamis (22/7).
Dalam PMHMETD ini, pemerintah menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) kepada BRI atau inbreng. Setelah transaksi, BRI akan memililiki 99,99% saham Pegadaian dan PNM.
Pemerintah tetap memiliki satu saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. BRI merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 50. “Jumlah saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian,” ujar Sunarso.
Dana hasil dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham BRI dalam Pegadaian dan PNM, sebagai hasil inbreng Pemerintah. Selebihnya akan digunakan sebagai modal kerja BRI dalam rangka pengembangan ekosistem ulltra mikro, serta bisnis mikro dan kecil. (mrz)