Bank Neo Commerce Dongrak Modal Dasar dari Rp 1,5 Triliun Menjadi Rp 3 Triliun

FinTechnesia.com | Bank Neo Commerce pekan lalu menyetujui penambahan modal dasar menjadi Rp 3 triliun dari sebelumnya Rp1,5 triliun. Agenda tersebut mendapat persetujuan para pemegang saham untuk mempercepat pertumbuhan Bank Neo Commerce di kuartal terakhir tahun ini.

Dengan persetujuan itu, maka terjadi perubahan modal dasar dari semula 15 miliar saham senilai Rp 1,5 triliun menjadi sebanyak 30 miliar saham senilai Rp 3 triliun. Adapun nominal Rp 100 per saham.

Direktur Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan mengatakan, tujuan perubahan
modal dasar ejalan dengan rencana penambahan modal disetor perseroan guna meme Uji
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang modal minimum bank. 

Juga untuk mengembangkan ekspansi usaha kami untuk menunjang akselerasi Neo Commerce sebagai bank digital ke depan. Sejak melakukan soft launching pada Maret 2021, pertumbuhan jumlah nasabah Bank Neo Commerce sangat tinggi yang kini mencapai lebih dari tujuh juta nasabah. 

Baca juga: Kepemilikan Asabri di BBYB Tinggal 0,53%, Ini Tanggapan Bos Bank Neo Commerce

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar bagi kami. Karenanya kami sangat serius dalam merencanakan kesiapan bisnis dan juga ekspansi usaha perusahaan seiring dengan upaya kami menjadi bank digital terdepan bagi masyarakat,” ujarnya, pekan lalu.


Selain peningkatan jumlah nasabah, ketertarikan publik terhadap kepemilikan saham emiten berkode BBYB itu terus meningkat. Tjandra juga menyatakan Bank Neo Commerce optimistis dalam memenuhi syarat OJK tentang kepemilikan modal inti bank digital senilai Rp 2 triliun di akhir tahun 2021 dan 3 triliun di akhir tahun 2022. 

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, per 31 Juni 2021 modal inti Bank Neo Commerce
senilai Rp 1,18 triliun. Mengindikasikan perlunya tambahan modal sejumlah Rp 920 miliar agar
perusahaan dapat memenuhi syarat OJK minimal modal inti Rp 2 triliun pada 2021. 

“Akhir tahun 2021 ini, Neo Commerce menargetkan memiliki modal inti hingga Rp3 triliun. Melebihi target minimal yang disyaratkan OJK, yaitu Rp 2 triliun,” kata Tjandra. (yof)