FinTechnesia.com | Organisasi yang menaungi penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia, Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi), menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang ke IV sekaligus Rapat Kerja (Raker). Keduanya berlangsung pada tanggal 8 November 2021 di Hotel Pullman Grand Central, Bandung.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meminta kepada seluruh pihak, pemanfaatan ruang laut harus tertib dan terkontrol. Ini agar menghindari timbulnya konflik pemanfaatan ruang di laut. Serta harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Trenggono meminta seluruh pihak mendukung penuh penataan kabel bawah laut oleh pemerintah. Penataan melalui Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
Pemerintah melalui KKP telah mengatur alur pipa dan/ atau kabel bawah laut. Untuk SKKL ditetapkan 217 alur/koridor kabel bawah laut, 209 Beach Manhole (BMH) dan 4 lokasi landing stations sebagai titik masuk dan/ atau keluarnya SKKL dari luar negeri atau menuju ke luar negeri.
“Untuk membangun iklim usaha yang kondusif, pmerintah menyiapkan pelayanan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha yang cepat dan efisien,” terang Trenggono, Selasa (16/11).
Ketua Umum AskalSi, Lukman Hakim berkomitmen mematuhi KM KP Nomor 14 Tahun 2021 tersebut. Dengan aturan yang ada akan menciptakan ketertiban.
Sehingga sumber daya laut akan semakin optimal digunakan yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi semua pihak. Termasuk pelaku usaha itu sendiri.
Askalsi berdiri sejak Desember 2013. Saat ini beranggotakan 12 perusahaan penyelenggara SKKL.