FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menegaskan dukungan perkembangan dan kontribusi industri financial technology(fintech) terhadap penguatan ekonomi digital nasional.
Yakni melalui regulasi yang mampu memacu lahirnya inovasi-inovasi layanan keuangan digital. Sekaligus mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sambutannya bertajuk Keep Marching On: Streamlining Financial Services Digitalization for Faster Economy Recovery pada pembukaan Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 yang digelar secara hybrid dari Nusa Dua, Bali menyatakan, selain terus memberikan dukungan melalui regulasi yang akomodatif, pemerintah juga telah menjadikan investasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu prioritas utama selain kesehatan dan pendidikan.
Ini guna mengakselerasi penyediaan akses jaringan internet yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. APBN 2022 telah mengalokasikan Rp25,4 triliun untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur TIK.
Seiring akselerasi adopsi layanan keuangan digital dan perubahan perilaku masyarakat ke arah ekonomi digital, sektor keuangan digital, termasuk fintech, memiliki potensi yang sangat besar. Di sisi lain, kita semua harus mengantisipasi model-model bisnis baru dari layanan keuangan digital agar dapat memberikan perlindungan konsumen yang semakin baik,” kata Ani, sapaan Sri Mulyani, Sabtu (11/12).
Fintech kini juga mennadi mitra pemerintah dalam mendukung keberhasilan berbagai program. Program-program kemitraan dengan fintech yang mendapatkan apresiasi tinggi antara lain adalah penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel online melalui mitra distribusi fintech. Investor melalui media fintech tumbuh dari 7,9% pada Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 16 tahun 2019 menjadi 11,9% pada ORI17 di tahun 2020.
Program kemitraan pemerintah dan fintech lain adalah penyaluran bansos secara nontunai. Terutama di masa pandemi.
Lalu pendistribusian kartu prakerja. Sebanyak 5,3 juta penerima baru memiliki rekening bank atau e-wallet setelah mengikuti program.
Penggunaan e-money untuk media pembayaran transportasi dan berbagai transaksi lain. Serta pelaporan dan pembayaran pajak online. (eko)