Minggu, 7 Agustus 2022 | 23:06 WIB

Ancaman Siber Makin Tinggi, Perlindungan Konsumen Jadi Fokus Penyelenggara Tanda Tangan Digital

BACA JUGA

ads-custom-1

FinTechnesia.com | Di tengah menjamurnya bank digital dan financial technology (fintech) di Indonesia, akses terhadap layanan finansial menjadi semakin mudah. Maka, pelindungan data konsumen menjadi salah satu fokus utama para penyedia layanan. Mengingat bayang-bayang ancaman siber yang juga semakin tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur manajemen risiko teknologi untuk memberikan kepastian keamanan transaksi yang dilakukan dalam lanskap digital.

Tony, Deputi Direktur Basel & Perbankan Internasional, Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK menjelaskan, tanda tangan elektronik sering digunakan terutama dalam rangka know your customer (KYC). Salah satu persyaratan KYC, adalah penyelenggara jasa keuangan wajib meminta spesimen tanda tangan dari nasabah.

Namun dalam digital era, spesimen tanda tangan itu, menjadi sulit. Kalau misalnya penyelenggara jasa keuangan memberikan layanan secara digital, mereka sangat membutuhka Tanda Tangan Digital untuk mengumpulkan dokumen.

“Tentunya dengan adanya peraturan OJK yang sudah seperti itu, itu saling berkaitan dan saling mendukung proses untuk melakukan KYC. Dan itu sangat penting buat penyedia jasa keuangan.” jelas Tony, Jumat (29/7).

VIDA, sebagai penyedia layanan identitas digital dan merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang memiliki wewenang dalam menerbitkan Tanda Tangan Digital berbasis sertifikat elektronik, memiliki cara sendiri dalam menerapkan standar yang tinggi. Ini guna menjamin pelindungan data dan mitigasi risiko keamanan digital.

Baca juga: Bank Digital Semakin Marak, Peran Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi Semakin Vital

Chaerany Putri, SVP Government Relations VIDA menyatakan, pihaknya comply dengan regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Selain itu kami juga tercatat sebagai layanan Inovasi Keuangan Digital di OJK cluster e-KYC. VIDA memandang kewajiban selalu comply dengan regulasi. Bukan hanya sebatas persyaratan, juga merupakan investasi dan cara menjalankan bisnis,” kata Putri.

Dengan adanya bank digital, asuransi go digital, pasar modal yang dari dulu juga digital, hampir seluruh sektor di sektor jasa keuangan sudah digital.

“OJK tentu mengatur supaya berbagai inovasi layanan keuangan ini dapat lebih menjamin keamanan. Khususnya mengacu pada peraturan yang disebutkan di PP no. 71 tahun 2019,” kata Tony.

Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, integritas, hingga nirsangkal pada dasarnya terkandung dalam teknologi Tanda Tangan Digital yang diperkuat dengan keberadaan sertifikat elektronik. (ari)

ads-custom-1
sidebar

BERITA TERBARU

header

POPULER