FinTechnesia.com | Perlindungan data masyarakat hal mutlak. Presiden Direktur PT. Metrodata Electronics Tbk Susanto Djaja menyatakan bahwa Metrodata selaku pelaku industri teknologi informatika mendukung terwujudnya Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi di Indonesia.
Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diharapkan segera disahkan menjadi undang-undang bulan depan.
“Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat perusahaan, institusi pemerintah maupun nonpemerintah dan semua yang punya konsumen masyarakat harus melindungi data masyarakat.”
“Belakangan ini kerap terjadi, kebocoran berada di tempat lain, tapi datanya milik kita.”
Baca juga: Marak Kebocoran Data, Begini Cara Melindungi Data Pribadi di Dunia Maya
“Kebocoran data masyarakat akan berakibat pada kerugian ekonomi sebab data itu bisa dimonetisasi oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.”
“Hal itu juga menyebabkan kerugian reputasi dari perusahaan yang mengalami kebocoran data dan kerugian reputasi ini susah untuk diobati,” tutur Susanto dalam konferensi pers Metrodata Solution Day 2022 yang digelar Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Menurutnya, sebelum sebuah institusi atau perusahaan melakukan pelayanan yang bersifat publik maka perlu melakukan penetration test dahulu.
Penetration test sebenarnya adalah hacking yang bersifat ‘white’ untuk mengetahui apakah perlindungan aplikasi atau sistem komputer dari institusi atau perusahaan itu bisa ditembus atau tidak.
Metrodata mempunyai tim yang dapat memberikan pelayanan tersebut, melakukan pemetaan serta security assessment.
“Kita memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang kurang.”
“Dengan begitu, meski tidak 100 persen, kita dapat meminimalisir kebocoran data tersebut,” tutur Susanto. (jos)