Senin, 3 Oktober 2022

Serangan Siber Marak, Pemerintah Tunjuk PT INTI Tangani Cyber Security Nasional

BACA JUGA

- Advertisement -

FinTechnesia.com | Serangan siber semakin marak. Perusahaan besar dan institusi pemerintahan Indonesia mengalami berbagai serangan siber dengan estimasi kerugian menurut riset International Monetary Fund (IMF) 2020 tercatat hingga US$ 100 miliar.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, cyber security nasional masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri yang bersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Oleh karena itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden mengundang BSSN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ataut PT INTI (Persero), serta pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan peranan masing-masing pihak dalam mewujudkan masa depan keamanan siber Indonesia.

Moeldoko menginstruksikan langsung pada Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara dan Kepala BSSN Hinsa Siburian agar menjalankan tanggung jawab bersama pada fungsi garda terdepan keamanan siber nasional. Nantinya, hal ini akan menjadi momentum yang sangat penting karena kejahatan siber membutuhkan penanganan sangat serius.

Hinsa menyebutkan, sebagai badan yang berwenang dalam penanganan keamanan siber, BSSN memerlukan rekan yang sepadan dan memiliki keunggulan BUMN sebagai kepanjangan tangan negara. Serta mewakili produk hasil karya anak bangsa. “Maka BSSN ingin menggandeng PT INTI untuk membuat sebuah bentuk nyata secara tekhnologi dalam mempersiapkan rencana ke depan, Indonesian Cyber Security,” kata Hinsa, Jumat (16/9).

Edi Witjara menjekaskanm peningkatan keamanan siber tersebut penting dilakukan di semua level infrastruktur. Seperti network perimeter security, network security, infrastructure security, application security, dan data security.

Hal ini untuk menanggulangi berbagai ancaman siber yang terklasifikasi ke dalam tiga kelompok, Yaitu cyber crime, cyber terror dan cyber attack.

“Situasi cyber security nasional memang kian rentan dan menjadi sorotan banyak pihak, dibarengi dengan literasi masyarakat tentang cyber security yang semakin tinggi,” ungkap Edi Witjara.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), area pencegahan dan penanganan keamanan siber diketuai oleh presiden.

Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa keamanan siber memiliki level urgensi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional. “Alhamdulillah kami dipercaya untuk mewujudkan kedaulatan cyber security di Indonesia,” ujar Edi Witjara.

PT INTI (Persero) mendapatkan mandat untuk berperan memberikan layanan cloud dan blockchain produk asli dalam negeri yang dilengkapi dengan keamanan siber hasil kerja sama pengembangan dengan BSSN. PT INTI (Persero) juga akan menggandeng pihak swasta yaitu PT Desktop IP untuk memperkuat aspek cloud.

BSSN mencatat, setidaknya telah terjadi 1,6 miliar anomali trafik sepanjang tahun 2021. Setidak 83% perusahaan di Indonesia masih rentan aktivitas peretasan. (jos)

- Advertisement -
sidebar
sidebar

BERITA TERBARU

header

POPULER