FinTechnesia.com | Upaya pemerintah mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060 mendapat dukungan banyak pihak. Salah satunya Bank BNI. Perekonomian akan tumbuh melalui masa transisi dan akan mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Portofolio perseroan terkait aktivitas sustainable economy saat ini meningkat hingga melampaui 28,5% dari total portofolio kredit BNI.
Sustainable portfolio ini terutama untuk kebutuhan pengembangan ekonomi sosial masyarakat melalui pembiayaan segmen kecil sebesar Rp 123,2 triliun. Serta energi baru dan terbarukan sebesar Rp 10,9 triliun.
Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengatakan BNI optimistis, bisa meningkatkan porsi sustainable portofolio. Optimisme ini tumbuh dengan semakin besarnya kesadaran para pengusaha dalam menerapkan operasional lebih hijau, utamanya melalui penerapan teknologi.
“Portofolio Sustainable Banking kami cukup besar. BNI cukup lama masuk di area ekonomi berkelanjutan ini, dan tahun lalu kita sudah terbitkan green bond pertama di Indonesia,” kata Royke, Ahad (5/6).
BNI memperoleh penghimpunan dana dari obligasi berwawasan lingkungan alias green bond senilai Rp 5 triliun. Dana tersebut untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek berwawasan lingkungan.
Bank berlogo angka 46 itu juga terus berinovasi dengan mengembangkan produk Sustainability Linked Loan (SLL). Pelaku industri data memanfaatkannya untuk melakukan transisi produksi serta investasi ke proses yang lebih berkelanjutan dan lebih hujau.
Baca juga: BNI dan PLN Perluas Jangkauan SPKLU, Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik
BNI juga memberikan penawaran pembiayaan kendaraan listrik (EV) dengan suku bunga khusus dan persyaratan yang cukup ringan. Bahkan, BNI mempersiapkan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik, dengan menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan skema kerjasama stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) Partnership Investor Own Investor Operate (IO2) dari PLN.
Di samping itu, BNI berkomitmen melakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 1, 2 dan 3 sehingga kedepannya dapat menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan perseroan dalam upaya menekan emisi karbon.
Pada periode pelaporan 2022, BNI melakukan penyesuaian metodologi perhitungan dalam hal klasifikasi sumber emisi untuk menghitung emisi khususnya scope 3. Ini meliputi, perjalanan dinas darat, perjalanan dinas udara, dan emisi pembiayaan dengan mengadopsi metodologi dari PCAF.
Tidak hanya itu, BNI juga mulai menghitung emisi pembiayaan untuk debitur segmen menengah dan korporasi. Yaitu sektor perkebunan perkebunan, industri turunan produk perkebunan, pertambangan dan perdagangan komoditas, industri pengolahan, industri perdagangan, pulp and paper, konstruksi, hingga PLTU.
Di dalam peta jalan ESG, BNI akan menghitung emisi GRK Scope 1 dan 2 untuk seluruh kantor BNI hingga kantor cabang pembantu (KCP) di seluruh Indonesia, yang saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman dan format pengumpulan data sumber emisi agar ke depan perhitungan emisi dapat dilakukan lebih detail dan presisi. (jun)