Pembenahan Sistem Pangan
Dengan kondisi seperti itu, Indonesia juga bisa terimbas dampak dari ancaman krisis pangan global tersebut.
Sebab, selama ini sistem tata kelola pangan nasional memang banyak problem yang membutuhkan jika ditelisik dari berbagai aspek.
Aspek kelembagaan, misalnya, tata kelola pangan kita masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antarlembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, dan posisi petani.
Baca juga: Tren Belanja Online Awal Tahun di Tokopedia: Set Top Box dan Sunscreen Laris Manis
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-pembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog.
Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan persetujuan importasi.
Belum lagi soal penganggaran untuk mendukung pengelolaan kebijakan lembaga baru namun sangat sentral ini.
Sementara untuk Bulog sendiri butuh ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani.
Baca juga: Menyangga Ketahanan Pangan, Bank BNI Siapkan Program Smartfarming
Produk Bulog pun juga harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.
Pemerintah juga diminta tidak lupa untuk memperkuat posisi petani.
Misalnya, mendukung penguatan BUMDES sebagai agregator petani, mendukung pengembangan jasa produksi pertanian seperti pergudangan, transportasi, dan pengadaan input, mendorong koperasi melibatkan petani, pelaku jasa pertanian, distributor, dan pedagang, dan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas korporasi petani.
Selain masalah kelembagaan, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di sektor pertanian.
Baca juga: Shopee Big Ramadan Sale 2023, Ada Flash Sale Rp 1, Diskon Sampai 80% dan Cashback Hingga Rp 1 Juta
Sebab, dua hal ini juga masih tergolong sangat lemah.
Untuk peningkatan kualitas SDM, bisa dilakukan dengan penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian dengan kurikulum pengembangan produk hasil pertanian.
Untuk pengembangan teknologi, misalnya, bisa dilakukan pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.