Rabu, 27 Maret 2024
FINTECHNESIA.COM |

Indonesia Harus Benahi Kebijakan untuk Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

BACA JUGA




Meningkatkan Produktivitas

Sementara itu, untuk meningkatkan produkvitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi.

Baca juga: Kampanye Big Ramadan Deals, Pakai ShopeePay Ada Diskon Hingga 70%

Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk.

Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan/investasi pada fasilitas produksi bahan baku pupuk.

Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan lahan untuk pertanian dalam rencana tata ruang wilayah nasional maupun daerah agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif.

Baca juga: ESB Berusaha Bantu Pebisnis Kuliner Pemula di IFBC Expo 2023

Atau, perluasan lahan pertanian bisa dilakukan dengan pemulihan lahan bekas tambang.

Salah satu kelemahan di sektor pertanian adalah masalah infrastruktur transportasi dan ekosistem logistik pangan, dua hal ini juga harus dibenahi oleh pemerintah.

Untuk infrastruktur transportasi, perlu adanya peningkatan akses jalan yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan simpul transportasi atau pusat konsumen dan peningkatan jumlah dan kapasitas pelabuhan di daerah-daerah sentra produksi pangan agar distribusi pangan antarwaktu dan antarwilayah tidak mengalami gangguan.

Sementara, untuk ekosistem logistik, pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pengembangan untuk angkutan pangan seperti tol laut dan meningkatkan peran BUMN bidang transportasi dalam mengatasi masalah distribusi pangan.

Baca Juga: ESB Memperkenalkan Digital Resto

Pengembangan resi gudang juga perlu dikalukan melalui skema kerja sama swasta dan bank-bank BUMN. Start-up agregator dan pergudangan di daerah sentra produksi pangan juga perlu memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Masalah tata niaga produk pangan nasional juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebab, jika tata niaga tidak diatur dengan baik, baik produsen maupun konsumen sama-sama dirugikan. Misalnya, pemerintah harus menjamin mekanisme terminasi pembayaran dari Bulog yang tidak memberatkan petani.

Selain itu, HPP yang ditetapkan pemerintah harus diatas biaya riil produksi pertanian.

Baca juga: Esensi Solusi Buana Luncurkan Ayomakan! Platform Informasi Kuliner

Untuk menyerap produksi pertanian, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas cadangan pemerintah mencapai 10 persen atau minimal untuk kebutuhan tiga bulan konsumsi nasonal.

Diharapkan, dengan pembenahan sistem tata kelola pangan ini, pemerintah telah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri. (*)


BERITA TERBARU

BERITA PILIHAN

header

POPULER