FinTechnesia.com | Indonesia perlu meningkatkan jaringan fixed broadband (jaringan pita lebar) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jaringan fixed broadband untuk mendukung layanan advanced. Misalnya sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah dan lain-lain.
“Contoh konkret adalah tingginya biaya rolling out. Misalnya, sering sekali ada galian baru. Hari ini fiber optik perusahaan A, besok ada perusahan lain. Biayanya tinggi dan menimbulkan kerugian seperti kemacetan,” ungkap Head of Economic Opportunities Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Trissia Wijaya, belum lama ini
Memaksimalkan akses dan kualitas fixed broadband membutuhkan kebijakan infrastructure sharing, supaya lebih efisien. Idealnya, pemerintah menyediakan infrastruktur yang menunjang akses dan kualitas fixed broadband, seperti kabel dan fiber optik.
Pemerintah cukup menyediakan satu kabel dan disewakan kepada pihak swasta. Yang terjadi saat ini adalah setiap perusahaan (penyedia fixed broadband) harus membangun jaringan kabel dan fiber optik sendiri. Untuk itu, solusinya ada adalah lewat shared infrastructure.
Baca juga: Biznet Masih Jadi Provider Fixed Broadband Tercepat di Indonesia Versi Speedtest
Shared infrastructure adalah kemitraan yang melibatkan beberapa pihak dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya saja dalam membangun sebuah tower, maka komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan tower dapat ditanggung oleh beberapa operator yang terlibat.
Laporan Ookla pada Februari 2023 menyebut internet fixed broadband Indonesia berada di peringkat 120 dengan 26,38 Mbps. Capaian ini menjadikan Indonesia jadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan kecepatan internet paling lambat.
Selain fixed broadband, penentuan fokus dan prioritas sangat penting. Roadmap Broadband 2015-2019 hendaknya diperbaharui dan dioptimalkan untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya dari konektivitas digital.
Berdasarkan hasil studi Analysys Mason tahun 2022, dampak investasi kabel bawah laut diproyeksikan dapat meningkatkan 35% pengguna internet di Indonesia. Selain itu mengurangi latensi – faktor penting dalam pengiriman data dalam jaringan internet – hingga 14ms dan 34% peningkatan internet bandwidth.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada literasi digital, inklusi digital dan inklusi keuangan dalam pemanfaatan berbagai inovasi produk dan layanan hanya bisa terealisasi apabila kondisi infrastruktur digital telah memadai. Infrastruktur digital juga harus dimanfaatkan secara optimal dengan tata kelola yang berlandaskan pada asas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. (iwa)