Jumat, 19 Juli 2024
FINTECHNESIA.COM |

OJK Menuntaskan Penyidikan Tindak Piana Perbankan di BPD NTT

BACA JUGA


FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pelaksanaan fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Terbaru, dengan menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan (tipibank)di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT). 

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing, mengatakan penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kasus di BPD NTT kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah JPU mempelajari, berkas hasil penyidikan perkara pidana atas nama para Tersangka sebagaimana pasal yang dipersangkakan sudah lengkap (P.21). 

Menindaklanjuti perkara yang sudah P.21, Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk rencana pelaksanaan Tahap 2. Yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Kupang.

“Dalam menangani dugaan tindak pidana perbankan tersebut, OJK melakukan berbagai upaya. Mulai tahapan pengawasan, pemeriksaan khusus sampai dengan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil yang ditemukan, pencairan kredit sebagian dananya tidak dialokasikan sesuai tujuan kredit,” kata Tongam, Kamis (4/7).

Perkara ini terjadi pada periode 4 April – 19 Agustus 2019. Perkara melibatkan Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit BPD NTT periode 11 Maret 2015- 5 Mei 2020 merangkap Plt. Direktur Utama periode Mei 2018- Mei 2019) dan Sdr. Rinaldy Pellu (Kepala Divisi Pemasaran Kredit BPD NTT periode November 2016 -September 2019).

Baca juga : OJK Meminta Perbankan Blokir 85 Rekening Pinjol Ilegal

Keduanya diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam proses pemberian tiga fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Budimas Pundinusa dengan total plafon Rp 100 miliar. Fasilitas kredit tersebut terbagi menjadi tiga.

Rinciannya, kredit modal kerja (KMK) standby senilai Rp 32 miliar. Kemudian kredit investasi Jadwal Pembayaran (KI-JP) senilai Rp20 miliar dan KMK-RC senilai Rp 48 miliar.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan terjadi tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Adapun pihak yang dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai Tersangka adalah Absalom Sine, S.E. alias Abe dan Beny Rinaldy Pellu selaku mantan pejabat BPD NTT.

Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun. Sedangkan pidana denda paling sedikit Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.

Di bidang penyidikan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menyelesaikan penanganan berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung sebanyak 127 perkara. Terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana industri keuangan non bank (IKNB) dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun.

Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank. Khususnya menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing Loan (NPL).

Dalam penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agungbaik tingkat pusat maupun kewilayahan, sehingga penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

OJK akan secara kontinu melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan untuk mewujudkan pelindungan terhadap lembaga jasa keuangan dan masyarakat. (alo)


BERITA TERBARU

BERITA PILIHAN

header

POPULER