FinTechnesia.com | Pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending masih terus berkembang. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi penyaluran pinjaman P2P lending hingga Juli 2020 mencapai Rp 116,9 triliun. Tumbuh 135% dibanding Juli 2019.
Pinjaman ini dari 158 pelaku fintech P2P. Mayoritas aktivitas penyaluran di Jawa. Di luar Jawa, jumlah rekening peminjam hanya 18% dari total rekening. Sementara dana yang disalurkan baru sekitar 14% dari total penyaluran.
Jumlah rekening peminjam tumbuh melambat sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meskipun demikian, jumlah rekening peminjam di luar Jawa kembali menunjukkan tren meningkat pasca pelonggaran PSBB. Masing-masing tumbuh 5,4% dan 5,6% secara bulanan di Juni dan Juli 2020, meningkat dari pertumbuhan di Mei 2020 sekitar 5,2%.
Sementara realiasasi kredit usaha rakyat (KUR). hingga Agustus 2020 mencapai Rp 103,2 triliun. Tahun ini target penyaluran KUR sebesar Rp 190 triliun yang disertai dengan beberapa perubahan. Seperti penurunan suku bunga pinjaman dari 7% menjadi 6%, dan kenaikan plafon KUR Mikro dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur.
Pada pembiayaan P2P, rata-rata nilai pinjaman adalah sekitar Rp 135 juta. Dengan plafon pinjaman KUR yang mencapai Rp 500 juta, pembiayaan P2Pdapat menjadi channel penyaluran KUR. Terlebih dengan dukungan teknologi yang lebih memudahkan proses penyaluran pinjaman.
Regulator terus mendorong kolaborasi perbankan dan perusahaan fintech. Memperluas jangkauan pembiayaan P2p ke seluruh Indonesia, OJK mewajibkan pelaku industri P2P meyalurkan minimal 15% dari total pinjaman ke luar Jawa di 2020, dan seperempat dari total penyaluran ke sektor produktif.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan standar Open Application Programming Interface (API), mendorong kolaborasi perbankan dan perusahaan fintech. Open API merupakan aplikasi pemrograman yang memungkinkan perusahaan melakukan integrasi antar sistem. Sehingga diharapkan mewujudkan ekosistem layanan keuangan yang inklusif.
Open API merupakan salah satu dari lima inisiatif utama BI dalam cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia hingga tahun 2025. Implementasi Open API bernilai strategis mengakselerasi inklusi keuangan hingga integrasi data sosial.
Survei Nasional Literasi Keuangan OJK menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia 2019 baru mencapai 76,2%, meningkat dari 67,8% di 2016. Office of Chief Economist Bank Mandiri pada Senin (21/9) menyatakan, kolaborasi teknologi melalui Open API akan memperluas jangkauan layanan keuangan Dan secara bersamaan mampu membangun basis data sosial secara lebih cepat, mudah, reliable, dan murah.
Implementasi Open API merupakan terobosan penting. Tidak hanya dari sisi bisnis, namun juga dapat membantu berbagai upaya pemerintah dalam menyiapkan dan mengeksekusi berbagai respon kebijakan secara lebih cepat dan tepat. Terutama dalam implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. (mrz)