FinTechnesia.com | Sepanjang 2020 begitu banyak peristiwa pencurian data baik di dalam dan luar negeri. Pandemi covid-19 tentu mempunyai peran cukup besar. Ditambah masih rendahnya kesadaran berkeamanan siber, baik oleh negara, swasta maupun individu masyarakat.
Secara global diprediksi kerugian serangan siber akan mencapai US$ 6 triliun atau setara Rp 84.000 triliun di tahun 2021. Ini karena serangan diperkirakan akan menjadi lebih umum, lebih kuat, dan lebih maju di tahun-tahun mendatang.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menggarisbawahi pentingnya negara, dunia industri dan pendidikan tanah air untuk melihat selama 2020 ada satu hal penting yaitu pencurian data. Memang ini terjadi secara global. Namun dengan pemakai internet lebih dari 180 juta penduduk, Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini.
Pencurian data atau serangan siber memang sangat sulit dicegah. Namun itu semua bisa ditekan dengan pendekatan hukum lewat UU, juga pendekatan SDM dan teknologi. “UU Perlindungan Data Pribadi menjadi pembahasan pemberitaan selama 2020 karena begitu banyak kebocoran data dan masyarakat tidak bisa apa-apa karena tidak ada instrumen yang melindungi,” jelas Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini, pekan lalu.
Peristiwa seperti bocornya data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka dan banyaknya peretasan pada web pemerintah, swasta dan bahkan media 2020 diharapkan bisa ditekan. Ssehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia. Pratama menggarisbawahi pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi selesai segera pada tahun 2021.
Pemerintah akan menjaga situasi ruang siber agar hoaks tidak terus menyebar dengan adanya polisi siber di 2021. Menurut Pratama bila memang polisi siber bisa menjalankan tugasnya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, maka itu akan sangat baik.
Tapi jangan hanya fokus pada hoaks. Masyarakat sebenarnya perlu di kasus-kasus penipuan online. Bila polisi siber ini misalnya bisa menyelesaikan berbagai kasus penipuan online dan pencurian akun media sosial, rasanya masyarakat akan sangat mendukung hal ini. “Setiap ada penipuan online, masyarakat hanya bisa melapor dan sulit untuk menemukan pelaku serta mengembalikan dananya,” terang Pratama. (mrz)