FinTechnesia.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberikan klarifikasi terkait dugaan kebocoran jutaan data kependudukan warga Indonesia di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014,
Menurut KPU, data yang beredar merupakan soft file DPT Pemilu 2014 dengan metadata 15 November 2013. Sesuai regulasi, soft file data KPU bersifat terbuka.
Namun, ahli keamanan siber Pratama Persadha menyarankan, segera mengaudit keamanan informasi atau audit digital forensik ke sistem teknologi informasi KPU untuk menjawab isu kebocoran data ini. Audit ini bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem, kalau memang ada.
Baca Juga: Wah, Hacker Mengklaim Membobol KPU, Data 2,3 Juta Masyarakat Indonesia Bocor
Ia khawatir, jika pelaku bisa masuk ke server KPU, kemungkinan tidak hanya DPT yang mereka ambil. Tapi bisa mengakses hasil perhitungan pemilu. “Kalau peretas bisa mencuri data, kemungkinan juga bisa mengubah data. Sangat bahaya apabila mengubah angka hasil pemungutan suara pemilu,” ujar Pratama, yang juga Chairman Communication and Informatian System Security Research Center (CISSReC), dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).
Tak melulu urusan KPU. Data yang bocor bisa merembet ke mana-mana.