Fintechnesia.com | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama operator seluler melakukan ujicoba mekanisme pemblokiran IMEI pada Senin (17/2) dan Selasa (18/2). Dalam siaran pers Kominfo memaparkan, ujicoba dilakukan terhadap dua pilihan pemblokiran IMEI yakni mekanisme black list dan white list. Blokir IMEI sendiri berlaku 18 April 2020.
Mekanisme black list menerapkan “normally on” yang memungkinkan ponsel legal dan ilegal mendapat sinyal. Setelah diidentifikasi sistem, ponsel ilegal (cloning, malformat IMEI) dinotifikasi untuk diblokir. Waktu dilakukan blokir tergantung case.
Mekanisme white list menerapkan “normally off”. Hanya ponsel memiliki IMEI legal yg dapat sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator. Ujicoba mekanisme black list diwakili XL Axiata dan white list dilakukan terhadap Telkomsel.
Lalu bagaimana nasib konsumen yang terlanjur menggunakan ponsel BM? “Tidak perlu khawatir, walaupun baru beli dan aktif saat satu hari sebelum 18 April 2020. Tapi setelah tanggal itu, ponsel tidak bisa aktif lagi,” kata Kasi Standar Kualitas Layanan Kominfo, Dimas Yanuarsyah dalam Sosialisasi Aturan IMEI akhir November 2019 lalu.
Sementara bagi yang membeli dari luar negeri, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyatakan, “Mau beli di mana pun kalau barangnya benar, kan tinggal diregistrasi. Yang kita tidak inginkan itu IMEI bodong. Tapi kalau misalnya dia sudah betul dari pabrik, sudah itu prosedurnya di negara manapun juga. Tinggal masalah begitu masuk ke Indonesia, maka tentu ada ketentuan pajaknya,” bebernya di Gedung DPR 4 Februari lalu.
Sementara bagi turis, selama dia pakai SIM Card negaranya, tidak ada masalah. Namun bila turis tersebut menukar dengan SIM Card lokal, ada identifikasi oleh Kominfo bersama operator seluler maupun Device, Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS). (eko)