FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Lantas bagaimana dengan peer to peer (P2P) lending?
P2P lending pada dasarnya menjembatani/mempertemukan pihak penerima dan pemberi pinjaman melalui teknologi informasi. P2P lending dilarang secara langsung berperan sebagai pemberi/ penerima pinjaman. “Kami tidak memiliki kewenangan mengadakan relaksasi kredit bagi peminjam.Jika ada pengajuan relaksasi, kami harus mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman terlebih dahulu. Namun dalam situasi saat ini, belum ada yang mengajukan keringanan dalam portofolio kami,” ungkap Presiden dan Co-Founder Modal Rakyat, Stanislaus M.C Tandelilin, Jumat (17/4).
Hingga saat ini Modal Rakyat menyalurkan pinjaman lebih dari Rp250 miliar kepada lebih dari 1.600 UMKM di seluruh Indonesia. Hampir beroperasi selama dua tahun, sebanyak 99,93% penyaluran dana Modal Rakyat tertuju kepada sektor produktif. Sebanyak 47% merupakan pedagang besar dan eceran.
Modal Rakyat cenderung tidak terlalu terkena dampak Covid-19 karena mayoritas pinjaman atau lebih dari 90% merupakan pinjaman piutang UMKM berbasis invoice. Yakni fokus melayani pinjaman yang sifatnya invoice belum tertagih dari perusahaan-perusahaan besar, seperti Microsoft, Unilever, dan Nestle. Dengan durasi pinjaman yang relatif pendek, yakni antara dua minggu sampai tiga bulan, tentu risikonya jauh lebih terukur.
Modal Rakyat tetap berkomitmen menyalurkan pinjaman ke UMKM di tengah situasi COVID ini dengan cara menaikkan mitigasi risiko kredit. Yakni melakukan seleksi yang lebih ketat pada calon peminjam. “Kami telah melakukan terintegrasi penuh dengan Fintech Data Center (FDC), serta kami fokus memperhatikan pada sektor logistik, teknologi, serta perdagangan distribusi barang-barang ke daerah,” kata Stanis. (eko)