FinTechnesia.com | Pasar saham di Juni 2023 menguat sebesar 0,43% month to date (mtd) ke level 6.661,88. Membaik dibanding Mei 2023 yang melemah 4,08% mtd ke level 6.633,26. Kondisi itu tengah pasar keuangan global yang bergerak mixed.
Namun, non-resident mencatatkan outflow sebesar Rp4,38 triliun mtd. Sebagai perbandingan di Mei 2023 ada inflow Rp 1,67 triliun mtd).
Penguatan IHSG terbesar dicatatkan oleh saham di sektor transportasi & logistik dan keuangan. Secara ytd, IHSG tercatat melemah sebesar 2,76% dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp16,21 triliun.
Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 0,96% mtd dan 6,48% year to date (ytd) ke level 367,12. Di pasar obligasi korporasi, aliran dana masuk investor non-resident tercatat sebesar Rp 22,85 miliar (mtd). Namun secara ytd masih tercatat outflow Rp 637,86 miliar.
Pasar Surat Berhaga Negara (SBN) masih melanjutkan tren positif dan membukukan dana masuk investor asing. Per 27 Juni 2023, non-residentmencatatkan inflow yang cukup signifikan sebesar Rp 17,53 triliun mtd.
Baca juga: Dorong UKM Memanfaatkan Pasar Modal, OJK Luncurkan Securities Crowdfunding
Sehingga mendorong penurunan yieldSBN rata-rata sebesar 1,32 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN turun rata-rata sebesar 7,55 bps di seluruh tenor dengan non-residentmencatatkan net buy sebesar Rp84,70 triliun ytd.
Di industri reksadana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana per 26 Juni 2023 tercatat sebesar Rp 511,05 triliun, naik 1,26% mtd. Investor reksadana membukukan net subscription sebesar Rp 3,4 triliun mtd. Secara ytd, NAB meningkat 1,23% dan tercatat net subscription sebesar Rp 750 miliar.
Penghimpunan dana di pasar modal di Juni masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp 154,13 triliun. Dengan emiten baru tercatat sebanyak 43 emiten.
“Di pipeline, masih terdapat 90 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp 69,91 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan,” terang Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangn (OJK), Inarno Djajadi, pekan lalu (kai)