SANYA, Tiongkok, 9 November 2022 /PRNewswire/ — Pada 3-4 November 2022, "2022 Ocean Cooperation and Governance Forum" yang diadakan oleh National Institute for South China Sea Studies (NISCSS) berlangsung di Sanya, Hainan. Mengulas tata kelola laut dunia, ilmuwan dari beragam negara mengajukan usulan dari berbagai perspektif, termasuk kebijakan, hukum, dan keamanan. Beberapa ilmuwan menekankan, permasalahan yang kini muncul akibat kurangnya mekanisme keamanan menjadi isu global. Dibandingkan wilayah lain, sikap saling mempercayai yang terbangun dalam keamanan maritim di Laut Tiongkok Selatan selama 30 tahun terakhir merupakan pencapaian yang luar biasa.
Simposium Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2022 Ditutup dengan Sukses di Sanya
Dari sisi aturan dan tatanan di Laut Tiongkok Selatan, peserta acara ini sebagian besar mengulas Declaration on the Conduct of Parties (DOC), dan negosiasi Code of Conduct (COC). DOC, ditandatangani Tiongkok dan 10 negara ASEAN pada 2022, telah lama berperan besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya, babak baru telah hadir untuk negosiasi tatap muka dan perkembangan bertahap. Menurut perkiraan, negosiasi COC antara Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN kelak menjadi salah satu upaya terpenting dalam menetapkan aturan main.
Dalam konteks kerja sama untuk melindungi sumber daya perikanan, beberapa ilmuwan menganjurkan agar para pihak menjajaki dan mempraktikkan mekanisme kerja sama internasional melalui FAO. Tujuannya, memerangi aktivitas penangkapan ikan ilegal secara efektif. Isu perikanan tak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, dan sains perlu diandalkan sebagai basis pengambilan keputusan. Sementara, kerja sama pun dibutuhkan guna memperkuat sikap saling mempercayai.
Dalam konteks keanekaragaman hayati untuk merespons perubahan iklim, negara-negara tersebut harus mengubah bentuk kerja sama. Lebih lagi, kerja sama subnasional juga perlu dijalin selain kerja sama nasional.
Ilmuwan asal Jepang memperkenalkan langkah pemerintah Jepang dalam merestorasi lingkungan hidup di Teluk Tokyo. Menurut mereka, pemerintah Jepang ingin mencapai era emisi nol karbon pada 2050, dan tengah menjalankan aktivitas blue carbon.
ASEAN turut mempertegas komitmen terhadap laut di Brunei Leaders Summit, serta menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional. Ekonomi maritim menuntut manajemen berkelanjutan, konservasi dan pendayagunaan, serta mencakup sumber daya pantai dan pelestarian alam. Hal tersebut mengacu pada kerja sama dengan kelompok masyarakat. Pemimpin ASEAN juga menyadari pentingnya ekonomi maritim.