FinTechnesia.com | Meski baru berusia dua tahun dan tergolong sebagai cabang olahraga yang cukup muda, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) senantiasa menjunjung tinggi regulasi yang berlaku. Ini guna memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan esports.
Kepala Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI, Yudistira Adipratama mengatakan, PB ESI sebagai induk organisasi memerlukan regulasi.
“Tidak hanya sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban para atlet esports Indonesia, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti kontrak kerja, liga dan turnamen, keanggotaan pemain, ketentuan perwasitan, sponsor, anti-doping, dan masih banyak lagi,” kata Yudistira, Kamis (8/12).
Yudistira yang juga merupakan pengacara untuk industri gim dan entertainment memaparkan, pembuatan regulasi ini berawal dari keresahan yang bermunculan di dunia esports. Seperti prize pool yang tidak dibayarkan oleh penyelenggara kepada para atlet esports yang memenangkan turnamen, atau kontrak kerja yang tidak masuk akal.
“Saya melihat bahwa esports secara komersil sangat menghasilkan. Tidak hanya sebuah cabang olahraga, tapi juga mulai merambah ke entertainment business,” ujar Yudistira.
Baca juga: Kesuksesan Tim Esports Dimulai dari Pengendalian Diri
Sementara itu Rafi Andiansyah, pengacara esports dari K-Case Lawfirm, mengatakan,sSebetulnya regulasi ini bukanlah regulasi yang sama sekali baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya.
Peraturan ini telah dikaji dengan matang dan dibuat secara komprehensif dengan melibatkan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), komunitas dan klub esport, serta seluruh stakeholder di bidang esports.”
“Seringkali regulasi dianggap ribet oleh masyarakat karena kesadaran masyarakat belum tumbuh. Namun sejak dibentuknya PB ESI, kesadaran itu perlahan mulai timbul. Tentu regulasi ini tidak serta merta bisa langsung diterapkan, butuh proses asimilasi dan penyesuaian,” paparnya.
Debora Imanuella, Staff Khusus Kesekretariatan Jenderal PB ESI mengajak masyarakat esports lebih melek terhadap regulasi dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan. Sebab, sebagai negara hukum, pada akhirnya hukumlah yang menjadi tameng perlindungan kita. (iwa)