OJK Terbitkan Dua Aturan Untuk Penguatan Pengawasan Pasar Modal

FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkandua Peraturan OJK (POJK) di sektor Pasar Modal. Beleid ini dalam rangka memperkuat pengawasan pasar modal melalui

Keduanya, OJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal.

POJK 29/2023 merupakan upaya OJK mengatasi kendala implementasi ketentuan mengenai pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2017.

Selain itu, POJK ini untuk memperkuat aspek keterbukaan informasi dan pengawasan, menyesuaikan ketentuan dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain. 

“Serta mengakomodir mekanisme pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dalam praktiknya sudah dapat dilakukan. Namun mekanismenya belum diatur secara rinci dalam regulasi,” terang Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, Jumat (19/1). 

Adapun substansi pengaturan POJK 29/2023, antara lain:

1. Pembelian kembali saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. 
2. Kewajiban Perusahaan Terbuka mengumumkan keterbukaan informasi mengenai pembelian kembali saham beserta isi keterbukaan informasinya. 
3. Kewajban mengungkapkan informasi mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.
4. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pembelian kembali saham.
5. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali. 
6. Cara pengalihan saham hasil pembelian kembali. 
7. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan cara pengalihan saham hasil pembelian kembali.  
8. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan hasil pembelian kembali dan pengalihan saham hasil pembelian kembali.

Dengan diterbitkannya POJK 29/2023 ini, maka POJK Nomor 30/POJK.04/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca juga: Per Akhir Oktober 2023, Penghimpunan Dana di Pasar Modal Mencapai Rp 204,14 Triliun dari 68 Emiten

POJK Nomor 30 Tahun 2023

Penerbitan POJK 30/2023 bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik untuk audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik selain emiten yang timbul karena adanya Standar Audit tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen (SA 701). 

Adapun SA 701 mengatur mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik pada audit atas satu set laporan keuangan lengkap dari emiten yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 

Standar Audit tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas standar pelaporan auditor yang baru dan direvisi pada tahun 2015 oleh International Auditing and Assurance Standards Board.

Substansi POJK 30/2023, antara lain mengatur:

1. Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal terdiri atas:

1. Entitas yang melakukan penawaran umum dan efeknya tercatat/diperdagangkan di bursa efek;
2. Entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek;
3. Entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek;
4. Perusahaan Publik;
5. Entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
6. Entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib dilakukan dengan ketentuan:

1. bagi entitas yang melakukan Penawaran umum serta entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023;
2. bagi entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek, Perusahaan Publik, dan entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024; dan 
3. bagi entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke OJK. (alo)