FinTechnesia.com | Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) masih marak terjadi. Terutama di tengah pandemi COVID-19.
Studi terbaru dari Plan International yang melibatkan kaum muda perempuan berusia 15-24 tahun dari Indonesia, Vietnam dan Australia, bertajuk Future Online for Girls pada tahun 2021 menunjukkan, kekerasan dan pelecehan berbasis gender kian mengancam semenjak pandemi.
Berdasarkan studi ini KBGO masih sering terjadi karena empat faktor. Yaitu penggunaan internet dan media sosial semakin meningkat di masa pandemi, kurangnya dukungan dari para idola kaum muda di media sosial, masih banyak platform media sosial yang belum terlalu efektif digunakan dalam menangani kasus KBGO dengan baik, dan penerapan nilai budaya yang salah.
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia menyebutkan, dalam riset Future Online menemukan, bystander atau saksi yang menyaksikan kekerasan tersebut berlangsung, dapat berperan efektif dalam memutus rantai kekerasan di ranah digital.
“Kami berupaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas kaum muda sertainfluencers untuk menjadi bystander yang aktif di ranah daring,” kata Dini, Kamis (21/4).
Dedy Permadi, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, mengungkapkan, studi Digital Civility Index oleh Microsoft pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia tergolong dengan risiko pelecehan seksual daring yang cukup tinggi, yaitu 42%.
“KBGO merupakan isu penting yang harus ditangani di Indonesia yang memiliki pengguna internet sebesar 204,7 juta orang. Kita harus menjaga ruang digital kita aman, sehat, dan produktif yang memerlukan kolaborasi lintas pihak,” ujar Dedy.
Melihat berbagai KBGO yang marak terjadi, Nazla Mariza, Influencing Director Plan Indonesia menyatakan, Plan Indonesia meyakini, anak dan kaum muda perempuan harus bisa bebas berekspresi di media sosial mereka, tanpa perlu merasa takut akan ancaman-ancaman KBGO. Sejak awal pandemik COVID-19 melalui berbagai kampanye bersama kaum muda dan berbagai riset, Plan Indonesia aktif menyuarakan ruang digital yang aman.
Dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang daring aman. “Lebih penting lagi, kami juga mendorong kaum muda tidak hanya menyadari adanya KBGO, namun agar dapat menjadi bystander yang aktif dan berani mengambil tindakan,” imbuh Nazla.
Berangkat dari berbagai permasalahan ini, kaum muda serta berbagai pembicara yang juga hadir dalam dialog nasional ini juga menyuarakan berbagai rekomendasi serta praktik-praktik baik yang perlu dilakukan untuk menghapuskan KBGO.
Seperti pentingnya pemerintah dalam mendorong adanya pendidikan literasi dan keamanan digital. Lalu implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang serius, dan kerja sama dari perusahaan media sosial dengan berbagai pihak terutama kaum muda. (nin)