FinTechnesia.com | Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada September 2022. Ini penting.
Pada kuartal pertama tahun 2022 saja, warga dan institusi Indonesia mengalami peningkatan jumlah serangan siber sebesar 22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021.
Misalnya saja, terdapat lima pelanggaran yang dilaporkan pada Agustus 2022, dua di antaranya berdampak pada perusahaan milik negara yang menyimpan jutaan data pelanggan dan tersedia untuk dijual.
Kabar baiknya, perlindungan dan pelestarian data pribadi kini terikat kuat oleh hukum. Ini akan menjadi keuntungan bagi ekonomi digital Indonesia, yang akan tumbuh menjadi US$ 146 miliar pada tahun 2025.
Baca juga: Resmi, Pemerintah dan DPR Mengesahkan UU Perlindungan Data PribadiÂ
Dalam rilis ke FinTechnesia pekan lalu, kini privasi data Indonesia sedang berada di momentumnya. Sehingga menciptakan lingkungan, data semakin dilindungi dengan ketat. Undang-undang baru yang ada berpotensi mempertaruhkan sektor bisnis secara signifikan di negara tersebut.
Pelanggaran data – terlepas dari hukum – telah menyebabkan kerugian besar pada reputasi dan finansial bisnis. Faktanya, kerugian rata-rata pelanggaran data meningkat lebih dari 12% dari US$ 3,86 menjadi US$ 4,35 juta sejak tahun 2020.
Ditambah dengan penalti, bisnis harus lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadi menghindari penurunan finansial sekaligus menjaga reputasi mereka.
Selanjutnya, bisnis perlu mempersiapkan akuntabilitas yang lebih besar.
Sebelum pengesahan undang-undang tersebut, aturan yang mengatur penggunaan data pribadi didistribusikan di berbagai kebijakan, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban bisnis atas penyalahgunaan data.
Oleh karena itu, konsekuensi potensial dari undang-undang baru tersebut akan mengharuskan bisnis di Indonesia untuk meningkatkan rezim perlindungan data mereka. (iwa)