Fintechnesia | Jaringan telekomunikasi 5G atau generasi kelima sudah berjalan atau berfungsi di banyak negara.
Jaringan telekomunikasi 5G ini memiliki kecepatan tinggi sehingga dapat menyediakan platform yang sangat baik.
Namun ada kepolisian yang memperingatkan dibalik cepatnya jaringan 5G juga bisa membahayakan karena dipakai untuk tindak kejahatan.
Kepolisian itu menyebutkan jaringan 5G bisa dipakai sebagai perantara perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan organ tubuh, pencucian uang dan pendanaan teror.
Baca juga: Citizen Segera Rilis Smartwatch CZ Pakai Teknologi NASA
Hal itu tertuang dalam makalah, yang ditulis oleh beberapa perwira Kepolisian India, disampaikan pada konferensi direktur jenderal polisi (DGP) dan inspektur jenderal polisi (IGP), yang dihadiri oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dilansir dari gadget360, makalah ini mencatat bahwa jaringan 5G berada di atas protokol internet yang mudah diakses dan terbuka dan mewarisi semua kerentanan dari generasi sebelumnya yang membuatnya rentan terhadap serangan siber dan membahayakan keamanan dari seluruh sistem.
Di dalam makalah tersebut menyarankan agar bandwidth 5G yang dicadangkan dan peralatan yang sangat aman harus dikembangkan secara proaktif untuk komunikasi sensitif yang berhubungan dengan pemerintah dan untuk penggunaan militer dan hanya perusahaan yang disetujui dan diautentikasi dengan risiko siber terkecil atau dengan protokol keamanan maksimum yang diizinkan untuk bekerja di lembaga pemerintah.
“Dengan semakin populernya mata uang kripto dan sistem perbankan terdesentralisasi yang menggunakan jaringan 5G waktu nyata, hubungan dan jejak keuangan akan sulit dilacak,” seperti tertulis dalam makalah tersebut.
Jaringan 5G dapat menyediakan platform yang sangat baik bagi para perantara dan agen untuk menciptakan hubungan untuk kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan organ tubuh, pencucian uang, pendanaan teror, dan sebagaianya.
Pertemuan dalam bentuk konferensi tahunan yang digelar selama tiga hari ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Union Amit Shah, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval, dan sekitar 350 perwira tinggi kepolisian negara ini baru-baru ini.