Seperti membatasi kapasitas produksi, mengurangi jam operasional, atau hanya menjalani lini penjualan. Yang telah menjalankan usaha secara normal mencapai 28%. Sementara sisanya menghentikan usaha secara sementara atau permanen.
Mayoritas responden menyebutkan, terbatasnya modal usaha (43%) dan kekhawatiran mengenai prospek usaha ke depan (24%) menjadi
alasan utama penghentian atau pembatasan usaha. Selain itu, penurunan permintaan juga sebagai alasan bagi UMKM untuk beroperasi secara terbatas.
Ketidakpastian mengenai kondisi ekonomi ke depan juga menyebabkan UMKM berhati-hati kembali beroperasi secara normal. UMKM mempunyai sedikit ketertarikan untuk mengajukan pinjaman baru dari lembaga keuangan.
Ketertarikan ini terkait kondisi pandemi yang mempengaruhi ekspektasi terhadap pendapatan usaha dan kelancaran pengembalian dana ke depan.
Pemerintah telah meningkatkan anggaran program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi Rp 123,46 triliun. Dana tersebut untuk membantu permasalahan permodalan melalui
dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 per bulan yang menyasar 12 juta usaha mikro.
Selain itu, terdapat fasilitas pelonggaran kredit
usaha rakyat (KUR) berupa suku bunga 0% sampai Desember 2020, penundaan angsuran dan relaksasi persyaratan administrasi.
“Kami melihat jika PSBB kembali diperpanjang atau diperluas ke daerah lain, dana PEN untuk fasilitas bantuan modal UMKM perlu ditingkatkan,” tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri. (mrz)