FinTechnesia.com | PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Hasinya menyetujui penunjukan jajaran Direksi baru yang akan memimpin perusahaan ke depan.
Serta menajamkan kembali strategi bisnis baru LinkAja yang akan memfokuskan diri ke bisnis model dua sisi (two-sided business model). Yaitu tidak hanya menghadirkan layanan solusi finansial bagi konsumen Indonesia, juga menyediakan solusi finansial end-to-end bagi rantai pasok (supply chain) baik digital maupun tradisional. Terutama yang berada di dalam ekosistem BUMN.
Dengan strategi model bisnis ini LinkAja optimis akan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis optimal. Dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pemegang saham serta masyarakat Indonesia.
LinkAja pertama kali hadir di tahun 2019 melalui sinergi bersama sepuluh perusahaan BUMN. Di tahun ketiganya, LinkAja melihat peluang untuk mempertajam strategi dan memperkuat langkahnya.
Baca juga: Genap Berusia Dua Tahun, Transaksi LinkAja Syariah Meningkat Lebih dari 300%
Berkut Direksi baru bagi LinkAja yang akan mulai resmi menjabat pada tanggal 21 Juni 2022. Yaitu
Yogi Rizkian Bahar, selaku Direktur Utama
Widjayanto, selaku Direktur Operasi
M. Rendi Nugraha, selaku Direktur Marketing
Andri Qiantori, selaku Direktur Teknik
Reza Ari Wibowo, selaku Direktur Keuangan dan Strategi
Yogi menyampaikan., LinkAja merupakan satu-satunya perusahaan keuangan digital yang menyimpan potensi signifikan. Mmenyasar dan mendukung ekosistem BUMN Indonesia melalui layanan finansial digital yang komprehensif.
“Kami percaya bahwa LinkAja akan bertumbuh lebih pesat dan optimal. Serta memberikan kontribusi positif pada proses akselerasi inklusi keuangan di Indonesia,” kata Yogi, Jumat (24/6).
LinkAja telah memfasilitasi program pemerintah. Di antaranya sebagai media penyaluran gaji maupun insentif pegawai BUMN, sarana penyaluran dana bantuan pemerintah seperti dana insentif Kartu Prakerja yang mencakup 33 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Di tahun 2021 LinkAja juga telah mendapatkan persetujuan sebagai e-wallet dari Bank Indonesia untuk dapat terus mengembangkan lebih banyak layanan keuangan. Serta lisensi e-retailer dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Memungkinkan perusahaan bukan hanya sebagai penyedia jasa pembayaran namun juga dapat terus melakukan ekspansi bisnis. (nin)