FinTechnesia.com | Penyedia Telekomunikasi, Informatika dan Komunikaci (TIK), Huawei memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya meningkatkan kesadaran pentingnya tata kelola dan keamanan data berbasis cloud ke dalam satu kebijakan pembangunan.
Huawei ini mengadakan pelaksanaan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGov 2023 belum lama ini. Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan, tema Websummit Satu Data Indonesia ini mengingatkan kita pentingnya membangun ekonomi berdaya sain . Salah satu faktor penting mendongkrak daya saing adalah melalui optimalisasi transformasi digital.
“Integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memainkan peranan yang sangat penting,” ujar Bamsoet – sapaan Bambang, belum lama ini.
James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia menyatakan,Melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, semakin banyak perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi teknologi cloud.
Huawei Cloud, sebagai salah satu dari lima penyedia cloud terkemuka di dunia, berkomitmen membangun fondasi cloud untuk Indonesia yang cerdas, guna mempercepat transformasi digital di tingkat perusahaan.
“Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal menjadi penegasan keseriusan Huawei Cloud untuk memenuhi komitmen digitalnya di Indonesia. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Huawei Cloud merupakan penyedia layanan cloud yang mencatatkan perkembangan tercepat,” beber James belum lama ini.
Tata kelola data pemerintahan wajib melibatkan sistem keamanan tinggi untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi. Fakta inilah yang menjadi landasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung penyusunan kajian bersama antara Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Universitas Indonesia.
Baca juga: Huawei Menyelami Kebutuhan Industri untuk Ciptakan Rekayasa Teknologi 5,5 G
Suntana, Wakil Kepala BSSN mengatakan, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita harus melaksanakan transformasi digital. Salah satu karakteristik transformasi ini adalah konvergensi data dan informasi. Serta kemudahan dalam berbagi data atau informasi.
Transformasi ini sudah berjalan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat tantangan-tantangan yang harus kita atasi agar tercipta lingkungan digital yang aman,” cetus Sutana.
Senada, Bambang W. Budiawan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung implementasi kebijakan data tunggal dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Forum diskusi tingkat tinggi seperti ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan industri jasa keuangan di Indonesia. Terutama pada sisi pengelolaan data konsumen dan informasi transaksi keuangan,” terang Bambang.
Websummit Satu Data Indonesia dan eGOV 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI), merupakan forum lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi serta mitra pembangunannya. Adapun, forum ini bertujuan mewujudkan konsep smart government yang berorientasi pada tata kelola data berbasis cloud yang mengedepankan aspek keamanan dan privasi data.
Implementasi tata kelola data digital di sistem penyelenggaraan negara berguna untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik, sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (kai)